Menurut Michael R. Asimov, komisi negara atau disebutnya sebagai administrative agencies , memiliki pengertian sebagai units of government created by statute to carry out specific tasks in implementing the statute. Most administrative agencies fall in the executive branch, but some important agencies are independent . Mengenai watak dari sebuah komisi, apakah bersifat biasa atau independen, Asimov melihatnya dari segi bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi negara tersebut. Menurutnya, pemberhentian anggota komisi negara independen, hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi bersangkutan. Sedangkan anggota komisi negara biasa, dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden. Senada dengan Asimov, dikemukakan oleh William F. Fox, Jr., bahwa suatu komisi negara adalah bersifat independen bila dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang komisi bersangkutan, yang dibuat oleh Congress. Atau, jikalau Pr...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir dari rahim reformasi 98, didesaign khusus dan berbeda dari institusi penegak hukum lainnya (Kepolisian dan Kejaksaan) sehingga KPK di harapkan dapat berperan sebagai lembaga pemicu bagi institusi lainnya dalam usaha percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Olehnya itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki tugas utama yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi. Adapun tugas utama yang dimaksud sesuai dengan Pasal 6 UU KPK yaitu: koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan serta monitoring . Berikut data rekapitulasi penindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK hingga tahun 2015; Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2015 (per 31 desember 2015) Penindakan 2004 2005 2006 2007 2008 ...